lenterakalimantan.com, TANJUNG – Upaya penataan tenaga non ASN terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Tercatat hingga saat ini terdapat seribu lebih tenaga non ASN yang tersebar di puluhan unit kerja. Berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara, di Kabupaten Tabalong saat ini terdapat 1.155 orang tenaga non ASN yang tersebar di 30 unit kerja.
Adapun 5 unit kerja dengan tenaga non ASN terbanyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong sebanyak 465 orang, Dinas Sosial Tabalong sebanyak 107 orang, Dinas Kesehatan Tabalong sebanyak 95 orang, Dinas Perhubungan Tabalong sebanyak 54 orang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Tabalong sebanyak 50 orang.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Peningkatan Kapasitas ASN BKPSDM Tabalong, Verawati Ramli, saat di temui di tempat kerjanya menjelaskan, bahwa nantinya Pemerintah Kabupaten Tabalong akan melakukan penataan tenaga non ASN paling lambat hingga Desember 2024.
Untuk mencegah peningkatan jumlah tenaga non ASN, Pemkab Tabalong melalui Sekretaris Daerah telah mengeluarkan surat edaran pada September 2023 lalu.
“Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya pada bulan September 2023 yang lalu, BKPSDM, BPKAD, dan melalui surat Ibu Sekretaris Daerah telah melakukan surat edaran kepada masing-masing perangkat daerah untuk tidak melakukan pengangkatan baru ataupun penggantian tenaga non ASN. Jadi memang sudah di-close untuk di sistem kepegawaian,” ujarnya, Jumat (5/1/2024).
Verawati Ramli menambahkan bahwa untuk masing-masing SKPD yang kekurangan tenaga dikarenakan tenaga honor sebelumnya lolos P3K atau resign, maka SKPD tersebut diminta untuk mengajukan permohonan atau pengajuan ASN di tahun 2024.
Diketahui, selain tenaga non ASN tersebut, berdasarkan data BKPSDM dari rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak atau SPTJM per-September 2023, juga terdapat tenaga honorer kategori 2 dari tahun 2005 sebanyak 66 orang, dan tenaga non ASN alih daya atau outsourcing yang terdata dalam SIMPEG Tabalong seperti tenaga kebersihan, keamanan, dan sopir sebanyak 1.233 orang.
