lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Jaringan digitalisasi pemerintahan yang saat ini menjadi tulang punggung dari visi transformasi pemerintahan Joko Widodo telah merambah ke desa-desa berkategori blank spot/sinyal lemah/non 4G.
Oleh sebab itu, desa-desa seluruh Kabupaten Barito Utara (Barut) menjadi bagian tak terpisahkan dari visi presiden tersebut.
Wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Barut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dari daerah lain dalam hal pengentasan desa blank spot ini.
Hal itu terutama terkait dengan kondisi topografi dan jumlah penduduk. Topografi daerah pegunungan dan perbukitan membuat provider harus memperbanyak jumlah tower dan meningkatkan kualitas BTS (base transceiver station), yang otomatis meningkatkan biaya operasional.
Sementara jumlah penduduk yang kurang serta, jarang pada wilayah pedesaan membuat perhitungan bisnis provider atau operator penyelenggara telekomunikasi harus berpikir ulang untuk menempatkan towernya.
Dua hal ini menjadi kendala sangat fundamental dalam percepatan akselerasi distribusi layanan internet di desa-desa seluruh Barut.
Pj Bupati Barut, Muhlis, mengatakan Pemkab Barut telah menganggarkan anggaran pengadaan internet desa kategori blank spot sejak kepemimpinan mantan Bupati Nadalsyah dan Wakil Bupati Sugianto Panala Putera sampai pada 2023, dan dilanjutkan kembali pada anggaran tahun 2024.
Hasilnya telah mampu meng-cover 25 titik desa dari 65 desa kategori blank spot.
“Melalui Dinas Kominfosandi yang bekerja sama dengan salah satu provider, kita telah menyalurkan internet sekitar 40% dari target 100% pada tahun-tahun mendatang,” kata Pj Bupati Muhlis kepada wartawan belum lama ini.
“Hal ini agar pemerintahan desa mendapatkan hak akses yang sama terhadap internet terutama aplikasi-aplikasi pemerintahan yang saat ini hampir rata-rata menggunakan media internet atau gawai digital,” lanjutnya.
Pj Bupati Muhlis menambahkan, bahwa akses internet adalah hak setiap warga untuk mendapatkannya terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Tujuannya, katanya agar informasi tata kelola pemerintahan yang serba menggunakan aplikasi bisa segera sampai di pemerintahan desa dalam memacu pembangunan desa di segala bidang.
“Jadi program pengentasan desa blank spot internet ini terus kita pacu sampai tidak ada lagi desa berkategori blank spot di Barito Utara,” tandas Pj Bupati Muhlis.
