lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan, Syafriadi dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin Fanny Fariyanto beserta rombongan lakukan Audiensi dengan Bupati Banjar H Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura, Selasa (23/4/2024) pagi.
Audiensi dilakukan sekaligus penyerahan Piagam Penghargaan Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
Bupati H Saidi Mansyur, didampingi Kepala BPKPAD Banjar Achmad Zulyadaini menyambut hangat audiensi dan sampaikan terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN Banjarmasin yang sudah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan ini,” ucap Saidi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi menjalaskan, maksud dan tujuan audiensi untuk mempererat silaturrahmi dan mendorong agar pelaksanaan APBN baik yg berada ditransfer ke daerah Kabupaten Banjar dan APBD bisa semakin membaik.
“Disamping itu juga kami ingin mendorong agar pelaksanaan KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) akseleratif di Kabupaten Banjar, semoga dengan adanya pembiayaan tersebut bisa mendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Banjar,” jelas Syafriadi.
Terkait penghargaan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten Banjar karena konsisten memberikan report sebelum berakhirnya tanggal yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat membantu dalam melakukan konsolidasi laporan yang akan dilaporkan kepada kantor pusat.
“Konsisten dan disiplin seperti itu kami harapkan bisa terus dilaksanakan, dipertahankan menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Penghargaan dari KPPN Banjarmasin lanjutnya, bahwa Kabupaten Banjar merupakan pemerintah daerah yang memiliki kualitas pengelolaan dana desa terbaik untuk tahun 2023 diharapkan 2024 juga bisa melakukan hal serupa.
“Satu lagi harapan kami yakni Kabupaten Banjar bisa mencatatkan sebagai Kabupaten yang tuntas pertama kali se Indonesia untuk pencairan dana desa tahun 2024, potensi ini sangat besar sehingga kami akan menjalin komunikasi dengan Pemda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa agar niat ini bisa kita wujudkan,” tutupnya.
