lenterakalimantan.com BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan
kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala SKPD, Camat dan Direktur Perusahaan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (10/6/2024)
Berdasarkan siaran pers
Nomor: PR 92/O.3.3.6/Kph.1/06/2024, yang dibuat Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono, bahwa kegiatan bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tanah
Bumbu,
Kegiatan Penerangan Hukum tersebut di hadiri dan dibuka oleh Bupati Tanah
Bumbu H.M Zairullah Azhar dan dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Bapak Ambo Sakka S.pd ,. M.pd,. Seluruh Kepala SKPD se-Tanah Bumbu,para camat, Direktur Perusahaan Daerah dalam rangka sosialisasi / penerangan hukum.
Dalam Kegiatan penerangan Hukum tersebut yang bertindak selaku narasumber adalah Yuni Priyono , S.H,.M.H (kasi Penkum) dan Andi Akbar Subari, S.H.,M.H (Kasi C)
Dengan mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah dan Pencegahan /
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi”.
Dalam kegiatan penerangan hukum tersebut narasumber menyampaikan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat di lakukan melalui tiga pilar yaitu
edukatif, preventif dan refresif.
Dalam hal tersebut Kejaksaan telah melaksanakan strategi edukatif melalui penyadaran terhadap masyarakat tentang korupsi, akibat dari korupsi dan hal-hal apa saja yang termasuk korupsi, sehingga diharapakan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki sikap anti korupsi. Strategi edukatif antara lain dilakukan melalui penerangan hukum anti korupsi dan kampanye masyarakat anti korupsi.
Judul tema tersebut merupakan bukti dari penegakan hukum yang selama ini
berhasil dilakukan oleh kejaksaan RI, dimana indeks kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga kejaksaan karena penanganan perkara korupsi yang berhasil mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara yang nilainya cukup fantastis
disamping profile dari pelaku merupakan pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang cukup besar.
Korupsi merupakan penyebab terpuruknya system perekonomian suatu negara yang dibuktikan dengan meluasnya Tindak Pidana Korupsi di masyarakat.
Meluasnya Tindak Pidana Korupsi di masyarakat dapat memberikan dampak yang negatif kepada perekonomian negara, kerugian keuangan negara, hak-hak sosial, dan ekonomi kehidupan bernegara pada umumnya.
Korupsi terhadap keuangan negara yang dilakukan pejabat daerah dana pembangunan atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa,
karena itu apapun alasannya apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja akibat adanya kesalahan prosedur atau sistem tetapi akhirnya berakibat menimbulkan kerugian terhadap negara secara finansial dapat dikatakan suatu tindakan korupsi.
Bentuk-bentuk penyelewengan terhadap keuangan negara itu pula dapat bermacam- macam seperti
penambahan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Negara,
dan tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi pada sektor Pendidikan.
Bahwa dalam kegiatan kali ini peserta sangat antusias dengan materi yang
disampaikan oleh Narasumber, hal tersebut terlihat dari fokus para peserta. Narasumber juga memberikan kesempatan tanya jawab kepada para peserta sehingga tercipta
komunikasi dua arah yang cukup baik Lewat kegiatan ini, menurut Pimpinan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat berfungsi sebagai Tindakan pencegahan untuk mengurangi kasus korupsi yang sedang marak terjadi, khususnya dalam
pengelolaan keuangan negara dan daerah.
