lenterakalimantan.com, TANJUNG – Pemkab Tabalong menjalin kerja sama dengan Bawaslu setempat terkait pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada 2024 mendatang.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah dan Ketua Bawaslu Mahdan Basuki, bertempat di Halaman Pendopo Bersinar, Rabu (17/7/2024).
Ketua Bawaslu Tabalong, Mahdan Basuki menyampaikan kerja sama tersebut bertujuan untuk membangun sinergitas, efektivitas, pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.
“Agar terwujud pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilihan sesuai asasnya yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” ucapnya.
Mahdan pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menjaga netralitas pegawai ASN tersebut.
Di mana beberapa waktu melakukan pembacaan ikrar netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN sebagai tindak lanjut keputusan bersama Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan.
“Pemerintah daerah juga merespon cepat upaya pencegahan dengan melakukan kerjasama pengawasan dan penanganan pelanggaran kali ini,” katanya.
Mahdan mengatakan setelah kerja sama ini akan dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama Bawaslu dan Pemkab Tabalong melalui BKPSDM.
“Mencakup pertukaran data informasi, pencegahan, pengawasan dan penindakan,” katanya.
Sementara itu, Pj Bupati Tabalong, Hamida Munawarah menyatakan bahwa menjaga netralitas menjadi upaya untuk memastikan bahwa seluruh ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tanpa adanya pengaruh dari kepentingan politik tertentu.
“Dengan demikian, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif, adil dan demokratis dalam proses pemilihan kepala daerah,” ungkapnya.
“Sebagai pelayan publik, kita dituntut untuk tidak memihak dalam berbagai situasi, baik itu dalam hal politik, suku, agama, maupun golongan. Netralitas ini menjadi pondasi yang menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi,” pungkasnya.
