lenterakalimantan.com, JAKARTA – Hiruk pikuk pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 2024 Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati dan Walikota – Wakil Walikota mulai panas. Berbagai atribut bakal calon bertebaran menghiasi ruang publik untuk menarik simpati masyarakat.
Perebutan kursi Gubernur, Bupati dan Walikota selalu menarik bagi sebagian orang baik politisi, kalangan profesional dan pengusaha untuk berlomba-lomba mengejar jabatan tersebut. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari pendekatan pada masyarakat langsung agar mendapat kepercayaan, supaya bisa mendaftar melalui jalur independen tanpa melibatkan partai politik.
Lain halnya para Ketua partai mereka juga ingin menjadi bakal calon yang diusung oleh partainya. Mereka mengadakan lobi-lobi kepada pimpinan Ketua Umum partai agar dipercaya menjadi utusan partai atau berkoalisi dengan partai lain yang tidak mencukupi ambang batas pencalonan. Agar mereka dapat bersatu mencalonkan diri mereka melalui koalisi partai tersebut.
Demikian diungkapkan pengamat politik dari Universitas Empu Tantular Jakarta Basinursyah dalam press release yang disampaikan kepada media lenterakalimantan.com, Selasa (30/07/2024).
“Tentunya ada perjanjian yang harus diikuti oleh kedua belah pihak, siapa yang akan menjadi Gubernur dan siapa yang menjadi Wakil Gubernur”, pungkasnya.
Selain itu, tegas pria yang akrab disapa bang Basnur ini, bakal calon kepala daerah dari individu yang tidak memiliki partai tapi berkeinginan maju melalui partai politik, tentunya dengan deal-deal, apakah dengan transaksional atau tidak tergantung pada partainya. Paartai politik tentunya akan melihat kapasiatas dan kapabilitas bakal calon yang akan diusung.
“Untuk itu banyak bakal calon yang meminta supaya diadakannya survey tentang dirinya apakah memiliki elektabilitas yang tinggi atau tidak, untuk melihat animo masyarakat atau untuk mengetahui apakah dirinya dikenal oleh masyarakat luas atau tidak, dipercaya masyarakat atau tidak”, Ungkap Basnur yang juga seorang aktivis demokrasi.
Iya mencontohkan, sebut saja DE (inisial) ini merupakan kesempatan untuk mencoba keberuntungannya dengan penuh percaya diri DE ingin menjadi bakal calon Bupati Kolaka Timur (Koltim) Periode 2024 – 2029. DE tidak memiliki partai dan bukan anggota partai.
DE adalah mantan orang perhubungan yang juga pengusaha asal Koltim dan tinggal di Jakarta. Untuk mendapatkan dukungan partai lalu diadakanlah survey, entah itu survey yang memang kapabilitasnya bisa dipercaya dan profesional atau tidak. Nama DE mendapat elektabilitas yang paling tinggi diantara bakal calon lain yakni 38,2%, mengalahkan incumben Abdul Azis yakni 26,6%, Akbar 14,2%, Arwin Labatamba 13,4 % dan Ridwan Rasnapal 11,3 %”, Ujar Basnur menjelaskan.
Menurutnya, hasil survey tersebut tentunya elektabilitas DE sungguh menakjubkan. Sebagai pendatang baru yang tidak memiliki partai politik ternyata mampu mengalahkan incumben. “Ternyata banyak bakal calon yang melakukan survey-survey dengan bayaran yang menggoda para pembuat survey. Dengan mengharapkan agar elektabilitasnya tinggi, sehingga bisa dilirik oleh partai dan mudah mencari bantuan untuk membayar partai, dengan pertimbangan suara elektabilitasnya tinggi dipercaya oleh masyarakat, maka partai pun bersedia mengusungnya”. Ujarnya.
Lebih jauh Basnur mengatakan, banyak partai yang juga tidak tahu apakah survey yang dilakukan itu valid atau tidak, sebab partai politik jarang melakukan pembanding. Begitu juga dengan para cukong-cukong yang akan memberikan bantuan. Apakah berupa pinjaman atau apapun terpenting kalau kalah uang kembali apapun hasilnya.
“Beberapa waktu lalu sekitar 2017 – 2018 ada orang yang tidak memiliki partai mengaku elektabilitasnya tinggi dan bersedia membayar partai untuk diusung, tetapi setelah diadakan survey kembali hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyatakan, bahwa dia tidak masuk namanya dalam bursa bakal calon, partai menarik dukungannya dan akhirnya ambyar. Uang habis dukungan ditarik”. Tandasnya.
Pada tahun 2024 jelas Dosen Empu Tantular ini, kembali terjadi ketika dilakukan survey oleh lembaga lain, hasil survey nama yang berinisial DE ini tidak memiliki elektabilitas sama sekali. Bahkan namanya tidak masuk dalam bursa bakal calon yang diminati masyarakat. Pertanyaannya, kok bisa.???. Dengan demikian, tentunya hasil surveynya harus dipertanyakan, mengapa namanya tiba-tiba hilang begitu saja. Apakah lembaga survey yang dipakai adalah lembaga survey abal-abal alias tidak bisa dipercaya penuh dengan rekayasa atau justru buatan sendiri dengan mengutak atik angka sendiri.
“Andai saja ini benar adanya, pasti masih memiliki suara walaupun hanya sekitas 2 atau 3 %. Namun justru tidak ada sama sekali. Masih bagus kalau nilainya nol atau 0, sekian persen. Tapi faktanya sangat berbeda, padahal survey dilakukan pada waktu yang sama, yakni tanggal 10 Juni 2024 lalu. Ini artinya survey penuh rekayasa untuk mendapatkan dukungan partai dan bantuan amunisi karena hasilnya mengalahkan incumben. Masyarakat Koltim Sultra ternyata sudah cukup cerdas dalam menilai orang-orang yang akan mereka usung dan dukung untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka tidak ingin orang yang memiliki masalah hukum, koruptor atau pembohong”, pungkas Basnur yang juga seorang aktivis dan psikolog ini.
