lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih penghargaan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota RPJPD Tahun 2025-2045.
Penghargaan ini diberikan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia pada 11 Desember 2024 di Jakarta.
Pemprov Kalsel yang diwakili Kepala Bappeda H Ariadi Noor mengikuti Rakornas Pembangunan Daerah 2024 yang digelar oleh Kemendagri dan Bappeda Sumatera Utara di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan dan Hotel Niagara Parapat, selama 3 hari sejak Selasa (10/12/2024) hingga Kamis (12/12/2024).
Dengan mengusung tema “Dengan Asta Cita, Kita Wujudkan Daerah Maju untuk Indonesia Maju.”
Dalam rakornas dibahas tiga poin pokok agenda pembangunan 2025, yaitu penyusunan RPJMD 2025-2029, transformasi pembangunan berjenjang, dan optimalisasi forum dan kolaborasi.
“Alhamdulilah, dukungan dari Bapak Gubernur H Muhidin, Pemprov Kalsel meraih terbaik kedua tingkat Nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Dan termasuk dalam kategori pembinaan, pengawasan dan penetapan Perda RPJPD oleh Kemendagri,” kata Ariadi.
Ariadi juga menjelaskan, posisi Kalsel paling tinggi dan terbaik nasional untuk peringkat 1 dalam keselarasan dengan RPJPN 2025-2045 Nasional.
“Posisi ini menjadi modal dasar dalam menjaga keselarasan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029 yang akan kick off awal Januari 2025,” ujarnya.
Sehingga, Ariadi melihat aspek RPJPD dan RPJMD Kalsel sudah selaras dengan nasional maka akan berdampak positif dengan upaya pencapaian target atau sasaran pembangunan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang bermuara akan menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Ariadi menyebutkan, ada 6 indikator makro dalam penilaian pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), angka kemiskinan, tingkat pengangguran (TPT), gini ratio dan IKLHK.
“Enam indikator makro itu dalam posisi on the track dan trend terus positif dan progresif,” tandasnya.
Dalam Forum Bappeda Indonesia (FBI) juga menetapkan Ketua Umum adalah Alfi Syahriza (Kepala Bappelibang Sumut) dan Iendra Sofyan (Kepala Bappeda Jabar) sebagai Wakil Ketum.
Kemudian menunjuk H Ariadi Noor (Kepala Bappeda Kalsel) sebagai Sekretaris dan Yohanes Walilo (Kepala Bappeda Papua) sebagai Bendahara.
Diketahui bahwa RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan.
