lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebentar lagi memasuki 100 hari pertama masa kepemimpinannya pada 28 Januari 2025 mendatang, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2024 lalu.
Di era kepemimpinannya dalam periode 2024-2029, ia membentuk kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.
Berbagai pemberitaan kini memenuhi media terkait implementasi program kerja, janji politik, dan efektivitas kinerja kabinet Merah Putih.
Di awal masa jabatannya, disebut oleh sejumlah pengamat ekonomi akan mewarisi utang negara dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level aman, yaitu 38,66 persen.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), HM Syaripuddin, memberikan pandangannya terkait tantangan ekonomi di awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, Presiden memikul beban ekonomi masa lalu, termasuk utang negara, pengangguran, dan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang terukur dan mendalam untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Banyak pengamat ekonomi menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berupa utang negara, pengangguran, dan kemiskinan, di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Hal ini dapat menjadi kendala bagi peluang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar pria yang akrab disapa Bang Dhin.
Sebagai politisi PDI Perjuangan, Bang Dhin menekankan pentingnya strategi kebijakan fiskal yang afirmatif sesuai dengan kebutuhan nasional dan visi misi pemerintahan saat ini. Dengan pendekatan ini, tantangan ekonomi diharapkan dapat diatasi, seiring upaya menjalankan target transformasi ekonomi nasional.
“Dalam situasi saat ini, pemerintah perlu melakukan rasionalisasi program untuk efisiensi anggaran. Selain itu, fokus pada pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha,” tambahnya.
Terkait 100 hari pertama kerja Presiden Prabowo Subianto, Bang Dhin menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap jajaran pemerintahan.
“100 hari kerja pertama adalah momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat agar program pemerintah di tahun pertama berjalan dengan baik. Kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk berdasarkan penilaian masyarakat perlu mendapat perhatian khusus, termasuk mengatasi sentimen negatif publik terhadap institusi seperti Polri,” tutupnya.
