lenterakalimantan.com, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ajak Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia untuk terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena menegaskan hal tersebut dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) di Malang, Kamis (16/1/2025).
“BPD perlu mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” katanya dalam keterangan resminya dilansir dari Bisnis.com, Jum’at (17/1/2025).
Menurutnya, perlu upaya perbaikan untuk membuat BPD siap dalam menghadapi tantangan ke depan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 melalui Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM untuk mengoptimalkan kinerja BPD.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan pengawasan aktif dewan komisaris dalam penguatan BPD untuk memastikan prinsip tata kelola diterapkan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Optimalisasi peran komite audit, menurutnya, juga esensial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan harus dipastikan Satuan Kerja Audit Internal memiliki jalur pelaporan yang independen kepada Komite Audit.
Sophia juga menyampaikan outlook pertumbuhan ekonomi ke depan dan bentuk dukungan OJK dalam peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan, utamanya dalam mendukung program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan peningkatan penetrasi pembiayaan UMKM. Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono dalam kesempatan yang sama berharap agar BPD dapat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif dan adaptif.
“Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
