lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2027.
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), saat memimpin konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026).
Menurut Gubernur, penyusunan RKPD harus selaras dengan upaya peningkatan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ia menekankan agar program prioritas tidak keluar dari urusan wajib yang telah ditetapkan.
“Ini menjadi dasar yang wajib difokuskan dalam penyusunan Ranwal RKPD. Jangan sampai rancangan awal kita keluar dari kewajiban tersebut,” tegas Harum.
Adapun pelayanan dasar yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan. Ia menilai berbagai usulan, seperti pengembangan Posyandu, masih sejalan dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan.
“Ranwal RKPD ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Harum mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat bersama Wakil Gubernur Seno Aji, perhatian masyarakat masih banyak tertuju pada infrastruktur dasar. Salah satunya terkait akses listrik di desa-desa.
Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat sekitar 110 desa yang belum teraliri listrik. Namun saat ini jumlah tersebut telah berkurang menjadi sekitar 70 desa.
“Fakta di lapangan masih kita temukan persoalan infrastruktur jalan dan listrik yang belum terpenuhi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan juga menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan harus diutamakan. Karena itu, kami mendorong agar RKPD 2027 lebih menitikberatkan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara luas,” jelasnya.
Harum menambahkan, seluruh perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang terbatas, sehingga penggunaannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
“Semua ini kita lakukan agar alokasi anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” ungkapnya.
Hasil masukan dari konsultasi publik Ranwal RKPD ini selanjutnya akan disinkronkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026 bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim.
Kegiatan konsultasi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyusunan RKPD 2027.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, para asisten dan kepala OPD, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah kabupaten/kota, BUMD, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pimpinan media.
