lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai memanaskan mesin birokrasi lewat gelaran Rapat Pra Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2024, yang digelar pada salah satu hotel di Palangka Raya, Senin (16/6/2025).
Meski namanya pra evaluasi, rapat ini bukan sekadar rutinitas administratif. Di balik meja dan tumpukan dokumen, ada ambisi yang dipasang tinggi, yakni memperbaiki kualitas laporan dan meroketkan peringkat Kalteng dalam penilaian nasional.
Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jhon Lis Berger, menegaskan bahwa LPPD yang tengah disiapkan saat ini merupakan evaluasi atas kinerja tahun 2023.
“Pra evaluasi ini menjadi ruang untuk menyelaraskan pemahaman antar pihak. Ini adalah langkah preventif agar laporan kita tidak hanya lengkap secara administrasi, tapi juga berkualitas secara substansi,” ujar Jhon.
Sebagai catatan, LPPD merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah pusat untuk menilai performa seluruh daerah di Indonesia. Kalteng sendiri, dalam laporan terakhir untuk 2023 yang dirilis pada 2024, masih bertengger di posisi ke-18 secara nasional.
Arah perubahan pun ditekankan dalam sambutan Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansyah. Ia menaruh harapan besar pada bimbingan teknis dari para narasumber yang hadir dalam forum tersebut.
“Kita berharap dengan semangat dan soliditas para peserta, tahun ini Kalimantan Tengah bisa menembus 10 besar,” ujarnya.
Dengan waktu yang masih tersedia sebelum penilaian resmi dilakukan pusat, Pemprov Kalteng tampak ingin memastikan tak ada detail yang luput.
Bukan cuma angka dan data, tapi juga narasi capaian yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jika target 10 besar tercapai, ini bukan sekadar kenaikan peringkat tapi juga cerminan pemerintahan daerah yang mulai lebih cermat, responsif, dan strategis.]
Penulis: Antonius Sepriyono
Editor: Rian
