lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (9/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari dan dihadiri para anggota dewan, unsur Forkopimda, pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta awak media. Kegiatan berlangsung di Ruang Paripurna H Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Umar Sadik mengapresiasi penyusunan Raperda yang dinilai telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian fiskal. Fraksi ini mendorong agar program-program yang dianggarkan benar-benar mendukung tema pembangunan tahun 2025, yaitu Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Partai Golkar melalui Hj Hariyatie menilai arah kebijakan perubahan APBD sejalan dengan visi pembangunan daerah. Golkar menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan capaian indikator kinerja yang terukur.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Habib Yahya Assegaf menyoroti pentingnya transparansi penganggaran serta mendorong peningkatan alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fraksi PAN melalui Agus Mulia Husin menekankan keberpihakan anggaran kepada masyarakat. PAN berharap perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi menyatakan dukungan terhadap peningkatan belanja modal infrastruktur, namun juga mengingatkan pentingnya keseimbangan dengan pengembangan sumber daya manusia dan layanan dasar.
Fraksi PKB melalui dr M Yadi Mahendra Muhyin menyoroti penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) untuk menutup defisit agar tidak menjadi kebiasaan. PKB juga meminta penjelasan rinci terkait proyek strategis dalam perubahan APBD.
Terakhir, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) melalui Yudistira Bayu Budjang menyoroti ketidakseimbangan antara turunnya pendapatan dan meningkatnya belanja yang menyebabkan defisit. DPP menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap pembahasan lebih lanjut Raperda Perubahan APBD 2025, namun tetap memberikan sejumlah catatan dan saran untuk penyempurnaan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Pj Sekretaris Daerah M Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut akan ditindaklanjuti bersama SKPD terkait dalam pembahasan teknis berikutnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, berkomitmen menjaga efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sinergi antara eksekutif dan legislatif demi keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyatakan bahwa pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pendalaman teknis.
Rapat ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Perubahan APBD 2025 yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Editor : Tim Redaksi
