lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama tiga mitra kerjanya, Rabu (6/8/2025), guna menyerap program kerja untuk Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, H Rais Ruhayat, dan dilanjutkan oleh Sekretaris Komisi I, Ilham Nor.
Tiga instansi yang hadir yakni Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel.
Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, mengatakan pihaknya mendorong Inspektorat untuk memperkuat sistem pengendalian internal guna menekan potensi penyalahgunaan anggaran.
Terkait Dinas PMD, Komisi I meminta agar penyaluran dana desa lebih merata dan tepat guna, serta mendorong peningkatan jumlah Desa Mandiri. Komisi juga menginginkan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) untuk memperkuat ekonomi desa.
Sementara terhadap Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham menyarankan agar sosialisasi IKD ditingkatkan dan diintegrasikan dengan berbagai layanan publik.
“Kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu akan sangat membantu,” ujar Ilham.
Editor : Tim Redaksi
