lenterakalimantan.com, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menegaskan bahwa laporan tambahan data kerusakan akibat banjir di Desa Tumbang Mamput, Kecamatan Kapuas Tengah, belum dapat diverifikasi kebenarannya. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kapuas, Selasa (30/9/2025).
Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil pendataan ulang pascabanjir yang melanda Desa Tumbang Mamput beberapa waktu lalu. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Kapuas Yunabut, Camat Kapuas Tengah Jhon Sutrisno, aparat Desa Tumbang Mamput, sejumlah perangkat daerah terkait, perwakilan manajemen PT Asmin Bara Bronang, serta perwakilan warga Dusun Tumbang Mamput, Desa Barunang.
Dalam rapat, disampaikan laporan terbaru terkait dampak banjir, mulai dari jumlah rumah warga yang terdampak, kondisi fasilitas umum, hingga data masyarakat yang memerlukan bantuan. Laporan tersebut dijadikan dasar Pemkab Kapuas dalam menentukan langkah strategis penanganan pascabanjir.
“Dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi dengan data resmi yang bersumber dari Kepala Dusun dan desa setempat, hampir tidak ada penambahan rumah rusak seperti yang sebelumnya dilaporkan,” ujar Usis.
Sekda menjelaskan, data tambahan yang muncul masih diragukan validitasnya. Karena itu, pemerintah tetap mengacu pada data awal yang telah diverifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Terkait penyebab banjir, Usis menegaskan tidak ada dasar kuat untuk menyalahkan pihak perusahaan tertentu, termasuk PT Asmin Bara Bronang, karena bencana tersebut dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi lingkungan wilayah.
“Mengenai tuntutan ganti rugi, pemerintah menegaskan bahwa kompensasi bagi masyarakat terdampak sudah dibayarkan. Dengan demikian, fokus penanganan pascabanjir tetap pada pemulihan dan pendampingan masyarakat, bukan pada penetapan kesalahan kepada pihak tertentu,” tuturnya.
Pemkab Kapuas memastikan proses validasi data akan terus dilakukan secara transparan dan akurat agar penanganan bencana benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Editor : Tim Redaksi
