lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), menegaskan dukungannya terhadap upaya pengendalian inflasi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalteng menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat yang digelar dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Tito melaporkan inflasi nasional Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (y-o-y) dengan deflasi -0,08 persen (m-t-m).
“Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujarnya.
Deflasi, menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dipicu turunnya harga sejumlah komoditas seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Meski begitu, pada minggu pertama September, tujuh provinsi masih mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama akibat cabai merah dan cabai rawit.
Mendagri menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam menekan harga beras. Ia mendorong Bulog bersama kementerian terkait memperluas penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), termasuk lewat Gerakan Pangan Murah yang digelar serentak Agustus lalu.
Rakoor juga menyinggung situasi kamtibmas. Tito mengungkapkan ada 228 aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus, dengan 42 aksi berujung anarkis. Ia meminta daerah segera mengantisipasi potensi konflik melalui dialog, rekonsiliasi, hingga rehabilitasi.
“Diharapkan, langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas ini dapat mendinginkan suasana,” kata Tito.
Isu lain yang turut dibahas adalah kemiskinan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut jumlah penduduk miskin 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, sedangkan miskin ekstrem 2,38 juta jiwa.
Untuk mencapai target 5 persen pada 2029, angka kemiskinan harus turun 0,86 persen per tahun. “Angka kemiskinan sejalan dengan laju inflasi. Jadi, pemerintah berusaha menanggulangi inflasi untuk menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,47 persen per Maret 2025. Namun Kalteng justru naik tipis dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen setahun berikutnya.
Merespons hal itu, Yuas Elko mendorong Dinas Sosial Kalteng segera menuntaskan pemutakhiran data penerima bantuan lewat Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Update data, laporkan data terkait dengan ini supaya tidak dobel dan di-SK-kan Gubernur penerimanya tadi. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang datanya di Dinas Sosial,” tegasnya.
Yuas juga meminta distribusi beras SPHP terus diperkuat di Bumi Tambun Bungai.
“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.
Editor : RIAN
