lenterakalimantan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem SIPD RI.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, usai menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (11/9/2025).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim itu, Sekda menekankan pentingnya memahami proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan agar terhindar dari praktik korupsi.
“Kalau sudah sesuai dengan aturan, pada akhirnya tidak akan menyulitkan kita sendiri. Kita belajar dari kasus-kasus di daerah lain agar tidak terulang di Kaltim,” ujar Sri Wahyuni.
Ia juga menyoroti berbagai modus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, legislatif, yudikatif, hingga pihak swasta. Karena itu, menurutnya, perlu upaya membentengi proses pengambilan kebijakan dari intervensi pihak luar.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa melalui SIPD RI, seluruh proses perencanaan, penganggaran hingga pelaporan dilakukan secara online. Dengan sistem ini, ruang penyimpangan diharapkan semakin tertutup.
“Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga laporan nanti semua lewat SIPD. Mestinya sudah tidak ada lagi penyelewengan,” tegasnya.
Terkait tantangan pengelolaan APBD ke depan, terutama dengan adanya pemangkasan transfer pusat ke daerah, Sri Wahyuni mengatakan pihaknya masih melakukan simulasi untuk menentukan program prioritas.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Mungkin ada program yang volumenya berkurang, tapi program prioritas akan tetap masuk,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap Kaltim, mengingat besarnya beban ekologis dan sosial akibat pembangunan, termasuk dampak dari sektor-sektor penyumbang pendapatan negara.
“Jangan hanya melihat besaran fiskalnya, tapi juga kebutuhan pembiayaan pembangunan di Kaltim. Infrastruktur jalan, ekonomi, dan dampak lingkungan perlu perhatian,” pungkasnya.
