lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan fokusnya pada evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Evaluasi dilakukan lintas kementerian dan lembaga, dengan prioritas pada penguatan standar keamanan pangan dan peningkatan kapasitas dapur penyedia makanan.
Sebagai langkah awal, pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, audit menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG di tingkat kabupaten dan kota sedang dilakukan guna memastikan keamanan konsumsi publik.
“Tujuannya bukan menghentikan program, tapi memperbaiki sistem dan menjaga keberlangsungan manfaat bagi anak-anak sekolah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers terkait penanganan kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan, Rabu (8/10/2025).
Zulkifli menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di wilayah terdampak, melainkan menyeluruh di seluruh wilayah pelaksanaan MBG. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan setiap penyedia makanan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya telah mengaudit 45 dapur penyedia MBG, dan 40 di antaranya ditutup sementara hingga proses investigasi dan perbaikan selesai.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat,” tegas Nanik.
Ia menambahkan bahwa BGN akan memperkuat sistem audit, pelatihan tenaga dapur, dan mempercepat mekanisme pelaporan dari daerah. Setelah perbaikan, dapur akan dievaluasi ulang secara ketat sebelum diizinkan beroperasi kembali.
Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menjadi pemicu utama dilakukannya evaluasi besar-besaran ini. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Pemerintah daerah bersama tim dari BGN masih melakukan investigasi mendalam terkait sumber bahan pangan dan proses distribusinya.
Di sisi lain, kekhawatiran masyarakat juga muncul. Aliansi Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta menggelar aksi damai menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dari aspek keamanan pangan bagi anak-anak.
Pemerintah menyatakan menghargai aspirasi tersebut, namun mengingatkan agar isu ini tidak dipolitisasi. Menurut Zulkifli Hasan, fokus utama tetap pada perlindungan penerima manfaat dan peningkatan kualitas program, bukan pada perdebatan politik.
Langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah mencakup pelatihan ulang tenaga dapur, audit sanitasi fasilitas, serta peningkatan sistem pengawasan berbasis daerah. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi seluruh proses investigasi, agar publik mendapat informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Sumber : Rilis
Editor : Tim Redaksi
