lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambut kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Bumi Lambung Mangkurat dengan harapan terjalinnya sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi persoalan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Senin (6/10/2025). Sambutan Gubernur Kalsel, H Muhidin disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Insya Allah, pertemuan ini akan memberi manfaat besar bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Syarifuddin.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Muhidin menjelaskan kondisi geografis dan demografis Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, dengan penduduk lebih dari 4 juta jiwa, mayoritas beragama Islam. Ia juga menyebut Kalsel sebagai provinsi tertua di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 6 juta hektare.
Muhidin mengungkapkan, Kalsel berhasil menempati posisi tiga besar nasional sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah selama lebih dari satu dekade. Per Maret 2025, angka kemiskinan di daerah tersebut tercatat di bawah 4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Dukungan dari Komisi VIII DPR RI sangat kami harapkan dalam hal ini,” ungkapnya.
Gubernur juga menyoroti komitmen Pemprov terhadap program Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan. Pemprov mendukung penyediaan lahan dan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kegiatan belajar.
Isu sosial lainnya seperti stunting, perkawinan usia anak, keterbatasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, hingga potensi bencana tahunan seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian.
“Meski beberapa tahun terakhir karhutla tidak menyebabkan kabut asap, kewaspadaan tetap kami tingkatkan. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari Komisi VIII demi penyempurnaan kebijakan,” jelasnya.
Gubernur berharap, melalui forum ini, dapat terbangun komitmen bersama antara Pemprov Kalsel dan DPR RI dalam memperkuat kebijakan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Semoga sinergi ini dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Banua,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi
