lenterakalimantan.com, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan angka prevalensi stunting di daerah. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Surya Kotabaru, Kamis (6/11/2025).
Ketua Pelaksana TPPS Kotabaru Syairi Mukhlis, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs.Minggu Basuki, menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kotabaru.
“Tahun depan kami berharap penanganan stunting bisa lebih terfokus dan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada kegiatan aksi konvergensi yang tertunda,” ujarnya.
Minggu Basuki menambahkan, rapat koordinasi ini rutin digelar sesuai tahapan yang telah dijadwalkan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program tahun berikutnya.
“Hari ini kita menekankan persiapan pelaksanaan tahun depan, dengan melibatkan penyuluh KB, petugas gizi, serta camat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting di Kotabaru tahun 2024 sebesar 20,1 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 23,2 persen di tahun 2025. Kondisi ini, katanya, perlu menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pihak terkait.
“Wakil Bupati selaku Ketua TPPS telah meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh, sehingga di tahun 2026 angka stunting di Kotabaru bisa kembali turun di bawah 20 persen,” terangnya.
Sementara itu, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), M Ardani, mengapresiasi komitmen Pemkab Kotabaru dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.“Pemkab Kotabaru telah bekerja keras menurunkan angka stunting dengan melibatkan berbagai sektor, tidak hanya Dinas KB, tapi juga Dinas Kesehatan dan Bapperida. Upaya konvergensi lintas sektor ini patut diapresiasi, karena keberhasilan bukan hanya diukur dari hasil, tetapi juga prosesnya,” ujarnya.
Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan, Bapperida, serta DPPPAPPKB. Mereka memaparkan strategi penguatan kampung keluarga berkualitas, peningkatan kinerja petugas gizi, serta tindak lanjut monitoring dan evaluasi aksi konvergensi.
Kegiatan dihadiri oleh unsur Forkopimda, para Kepala SKPD, Inspektur Kotabaru, TPPS Kotabaru, Camat se-Kabupaten Kotabaru, Petugas Gizi Puskesmas, serta Koordinator Penyuluh KB.
Penulis: Tim Redaksi
