lenterakalimantan.com, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan sejumlah pandangan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Parmana Setiawan. Ia mengapresiasi kinerja Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan APBD 2026.
Menurut Parmana, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting agar anggaran daerah dapat disusun secara tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami berharap APBD 2026 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Barito Utara,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Fraksi PKB menekankan perlunya upaya serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi daerah yang ada. Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun, dinilai perlu ditingkatkan melalui pengelolaan yang lebih profesional.
“BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah, sehingga hasil usahanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Parmana.
PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna mengantisipasi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan tetap berjalan optimal.
Selain aspek pendapatan, Fraksi PKB menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Parmana mengingatkan agar defisit anggaran dikelola secara hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas fiskal daerah di masa mendatang.
“Pengelolaan defisit harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi keuangan daerah,” tegasnya.
Di akhir penyampaian, Fraksi PKB menyatakan siap mendukung pelaksanaan APBD 2026 sepanjang implementasinya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Editor : Tim Redaksi
