lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa investasi di sektor pertambangan batu bara harus terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi berlipat bagi daerah. Selain itu, investasi tambang wajib memastikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat.
“Bisnis tambang harus terus tumbuh dan menguntungkan. Tapi jangan sampai tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur Harum saat memberikan arahan pada Konsultasi Publik Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Ia menekankan, jika seluruh perusahaan tambang patuh menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, maka dukungan masyarakat akan semakin kuat. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan aturan hanya tinggal menunggu timbulnya persoalan sosial.
Gubernur Harum juga mengingatkan agar bisnis pertambangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar justru menanggung dampaknya.
“Kalau semua aturan dilaksanakan, kita doakan cadangan batu baranya semakin banyak, kalorinya makin tinggi, dan BBM-nya makin lancar,” ujarnya.
“Namun jangan membeli BBM ilegal. Begitu juga PBBKB. Kalau bapak bayar PBBKB di Surabaya, ya nambang saja di Surabaya,” tambahnya berseloroh.
Ia menegaskan, ketika perusahaan mematuhi aturan, pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi benteng yang menjaga keberlanjutan investasi.
“Kami sayang kepada bapak dan ibu yang taat aturan. Silakan beraktivitas, tetapi jangan lupa kewajibannya,” tegasnya.
Kewajiban yang dimaksud mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), corporate social responsibility (CSR), serta kepatuhan membayar biaya PPM yang dikelola Forum PPM Minerba Kaltim. Untuk program yang lebih terukur, Gubernur Harum menyarankan perusahaan bekerja sama dengan Baznas, yang memiliki jaringan di 10 kabupaten dan kota.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan bahwa program Forum PPM sangat membantu pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Namun ia menekankan pentingnya koordinasi agar program PPM, TJSL, dan CSR tidak tumpang tindih.
“Misalnya perusahaan memberi beasiswa atau seragam sekolah untuk siswa SMA/SMK, padahal mereka sudah masuk dalam Program Gratispol Pemprov Kaltim. Perusahaan bisa membantu PAUD, TK, SD, atau SMP, atau memperbaiki sekolah rusak di sekitar tambang. Yang penting tidak tumpang tindih dengan program pemerintah,” jelas Wagub.
Kegiatan Konsultasi Publik Blueprint PPM turut dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Ketua Forum PPM Sektor Minerba Kaltim Muslim Gunawan, serta perwakilan perusahaan tambang di Kaltim.
