lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss menuai apresiasi dari kalangan akademisi lintas disiplin. Pidato tersebut dinilai tidak hanya sarat pesan diplomasi global, tetapi juga menegaskan arah pembangunan nasional Indonesia yang berkeadilan serta membuka peluang kerja sama internasional yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai proposal terbuka bagi kemitraan global yang setara. Menurutnya, Presiden secara jujur memaparkan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan masa lalu, sembari menunjukkan capaian konkret pemerintahannya dalam mengatasinya.
“Pidato Presiden Prabowo mempertegas perbedaan antara praktik greedynomics—ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan banyak kerusakan—dengan pendekatan Prabowonomics yang berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan keberlanjutan,” ujar Teguh, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai pidato tersebut sebagai deklarasi arah pembangunan Indonesia di tingkat global dan menyarankan agar pesan-pesan yang disampaikan dijadikan rujukan lintas sektor pemerintahan.
“Pidato ini layak menjadi semacam playbook kebijakan, dari pusat hingga daerah, agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dengan spirit dan arah yang sama,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom., menyoroti strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilainya persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.
Menurut Prof. Betty, Presiden Prabowo berhasil memadukan data konkret seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah dengan narasi emosional mengenai kesejahteraan rakyat. Pendekatan tersebut diperkuat dengan positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah ketidakpastian global.
“Penggunaan istilah seperti ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan strategi komunikasi yang sangat kuat,” ujarnya.
Dari sisi pendidikan, Prof. Betty menilai gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus rantai kemiskinan. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawalan akademis dan peran masyarakat sipil.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru justru bisa kontraproduktif. Klaim keberhasilan juga perlu diverifikasi secara independen dan dijamin keberlanjutannya lintas periode kepemimpinan,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII), Prof. Dian Masyita. Ia menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya perdamaian, stabilitas, dan dialog sebagai prasyarat pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan. Indonesia diposisikan sebagai mitra global yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan. Hal ini tercermin melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang.
