lenterakalimantan.com, JAKARTA — Bupati Kapuas H. M. Wiyatno melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan instansi Pemerintah Pusat guna mengusulkan serta mengoordinasikan berbagai program pembangunan strategis daerah. Salah satu agenda kunjungan tersebut berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Selasa (6/1/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Kapuas didampingi Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Kuala, jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala, Inspektorat Kabupaten Kapuas, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kapuas.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan secara langsung usulan program dan kegiatan pembangunan prioritas daerah, khususnya di bidang infrastruktur, permukiman, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menegaskan bahwa koordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga Pemerintah Pusat sangat penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dan program pusat agar dapat direalisasikan di daerah.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Wiyatno.
Ia menambahkan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan kapasitas fiskal dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan dapat memperoleh dukungan dan tindak lanjut dari kementerian serta instansi terkait, sehingga dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Editor: Tim Redaksi
