lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA — Upaya percepatan pemerataan akses internet di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi I, Andina Theresia Narang, dalam pertemuan yang membahas penguatan infrastruktur digital hingga literasi digital masyarakat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng dan dihadiri langsung Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana bersama jajaran pejabat Eselon III, IV, serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Senin (5/1/2026).
Dalam pemaparannya, Rangga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan wilayah blank spot di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui program prioritas Gubernur terus mendorong percepatan digitalisasi, khususnya untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik. Selain itu, Diskominfosantik juga telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online,” ungkapnya.
Meski demikian, ia tidak menampik masih adanya tantangan besar, terutama dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki bentang geografis luas dan sulit dijangkau.
Faktor perhitungan bisnis atau business-to-business kerap menjadi penghambat, terutama di wilayah pedalaman yang membutuhkan biaya operasional tinggi tanpa dukungan subsidi pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Andina membawa kabar positif bagi Kalimantan Tengah.
“Pada tahun 2026 ini kita mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya ada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya diberikan untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelasnya.
Tak hanya soal perluasan jaringan, legislator asal Kalimantan Tengah ini juga menyoroti persoalan BTS yang sudah terbangun, namun tidak berfungsi atau belum memancarkan sinyal.
Ia meminta Diskominfosantik segera menyiapkan data wilayah blank spot dan BTS bermasalah secara rinci agar dapat langsung disampaikan ke Direksi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemkomdigi.
“Saya minta datanya, Pak. Kalau lewat birokrasi biasa mungkin butuh waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke Ibu Dirut agar segera dicarikan solusi. Kita harus pastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, diskusi juga menyoroti isu penting lainnya, yakni literasi digital. Andina mengingatkan bahaya konten negatif, judi online (judol), serta pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin masif dan mulai menyasar anak-anak serta generasi muda.
Ia mendorong penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas, serta peran aktif orang tua dalam pengawasan penggunaan internet.
Menanggapi hal tersebut, Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi menggelar program literasi digital secara masif. Kegiatan ini dirancang menjangkau ribuan peserta secara daring di berbagai kabupaten dan kota.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, produktif, serta melahirkan generasi muda Kalimantan Tengah yang cakap digital dan berdaya saing di tingkat nasional.
Editor: Rizki
