lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Komisi I DPRD Kabupaten Banjar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Jumat (02/01/2026), untuk melihat langsung kesiapan penanganan banjir selama masa tanggap darurat.
Dari hasil peninjauan tersebut, mereka menilai ketersediaan logistik bagi warga terdampak banjir masih cukup. Meski demikian, percepatan penyaluran bantuan dinilai perlu segera dilakukan.
“Secara ketersediaan logistik kami nilai cukup. Bantuan juga sudah datang, baik dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun dari CSR perusahaan swasta. Tinggal bagaimana pendistribusiannya bisa dipercepat dan tepat sasaran,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin.
Menurutnya, distribusi bantuan perlu dilakukan secara cepat, mengingat dampak banjir yang meluas di daerah tersebut.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banjar yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama legislatif, banjir berdampak pada 22.857 unit rumah, yang 3.078 unit di antaranya masih terendam.
Jumlah kepala keluarga terdampak tercatat sebanyak 37.884 KK, sementara total warga terdampak mencapai 107.284 jiwa di berbagai wilayah.
Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Status tersebut masih berpeluang diperpanjang menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Komisi I DPRD Banjar berharap koordinasi antarinstansi terus diperkuat agar distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak banjir dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Editor: Rizki
