lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar rapat terpadu terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam, khususnya di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda. Rapat berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/1/2026).
Rapat dipimpin Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) didampingi Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji. Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta jajaran, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Dr Supardi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Hadir pula perwakilan KSOP Samarinda, Pelindo Regional IV Samarinda, dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas insiden penabrakan fender Jembatan Mahulu yang terjadi dua kali dalam kurun waktu dua minggu, yakni pada 23 Desember 2025 dan 3 Januari 2026. Akibat insiden tersebut, struktur fender jembatan rusak hingga hilang, sehingga berpotensi membahayakan konstruksi jembatan karena tidak lagi memiliki pelindung dari benturan kapal.
Gubernur Harum menegaskan perlunya langkah mitigasi menyeluruh guna mencegah terulangnya insiden serupa, terutama pada aset strategis daerah seperti jembatan.
“Sering kali terjadi insiden pada aset daerah, khususnya jembatan yang ditabrak kapal tongkang, seperti yang baru terjadi pada 3 Januari 2026. Bahkan dua minggu sebelumnya, pada 23 Desember 2025, insiden serupa juga terjadi di Jembatan Mahulu. Kita harus melakukan mitigasi bersama untuk memperbaiki tata kelola alur pelayaran di Sungai Mahakam, baik di Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, maupun jembatan kembar di Samarinda,” ujar Harum.
Menurut Harum, perbaikan sarana dan prasarana pelayaran yang memenuhi standar keselamatan internasional sangat diperlukan, terutama di kawasan bawah jembatan. Hal ini mengingat tingginya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan, baik untuk kepentingan perorangan maupun kegiatan perekonomian.
“Untuk sementara, kami meminta kepada KSOP selaku regulator dan Pelindo sebagai operator agar tidak ada aktivitas pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu selama fender belum terpasang. Jika tetap ada kegiatan pelayaran, maka harus dilakukan dengan pendampingan atau escort saat melintas di bawah jembatan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami tidak ingin menghambat kegiatan perekonomian, namun yang paling penting adalah memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Harum.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana membangun pelabuhan atau area tambat bagi kapal-kapal tongkang di sepanjang Sungai Mahakam sebagai upaya penertiban lalu lintas pelayaran di sungai yang menjadi urat nadi perekonomian Benua Etam.
“Kita akan menata kapal-kapal tongkang yang bertambat di Sungai Mahakam, baik yang bermuatan maupun yang kosong, dari hulu hingga hilir. Ke depan akan ada rapat lanjutan secara teknis antara KSOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi untuk membangun rest area atau tempat sandar kapal, sehingga tidak mengganggu alur pelayaran di Sungai Mahakam,” pungkasnya.
