lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Ancaman terputusnya jalur distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah utara Kalimantan Timur menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun langsung ke lapangan dan menemukan sedikitnya 50 titik longsor, potensi longsor, serta penurunan badan jalan di sejumlah ruas jalan nasional di Kabupaten Kutai Timur.
Temuan itu diperoleh saat Gubernur yang akrab disapa Harum melakukan peninjauan lapangan pada 24–25 Februari 2026. Tiga ruas jalan nasional yang disorot meliputi Sangatta–Simpang Perdau sepanjang 32 kilometer, Simpang Perdau–Muara Lembak sepanjang 13,10 kilometer, serta Muara Lembak–Sangkulirang/Pelabuhan Ronggang sepanjang 52,14 kilometer.
Dari hasil pemantauan, tercatat 17 titik bermasalah di ruas Sangatta–Simpang Perdau, 11 titik di Simpang Perdau–Muara Lembak, dan 22 titik di Muara Lembak–Sangkulirang/Pelabuhan Ronggang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat serta arus komoditas unggulan daerah.
Saat melintasi ruas Muara Lembak–Sangkulirang, Gubernur Harum langsung menginstruksikan Kepala Dinas PUPR Kaltim agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional.
“Pak Nanda, tolong kondisi ini segera dilaporkan ke BBPJN agar segera diperbaiki. Jalur ambruk seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jalur distribusi logistik masyarakat jangan sampai putus,” tegasnya melalui radio komunikasi di lapangan.
Gubernur juga memastikan akan menyampaikan langsung laporan tersebut kepada Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang membawahi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di seluruh Indonesia.
Menurutnya, ruas jalan nasional di Kutai Timur merupakan akses penghubung utama mobilisasi komoditas unggulan, sekaligus jalur vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kerusakan yang berlarut dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan investasi serta mengganggu rantai pasok pangan dan energi di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Gubernur Harum menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam pembenahan jalan provinsi yang menjadi kewenangan daerah. Dalam setahun terakhir, kondisi jalan provinsi meningkat dari 82,21 persen pada 2024 menjadi 85,83 persen pada 2025. Rekonstruksi jalan juga meningkat signifikan, dari 68 kilometer pada 2024 menjadi 120 kilometer pada 2025.
