lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kuin Alalak, M. Madiyana Gandawijaya, dalam sidang yang digelar Rabu (25/2/2026).
Selain Madiyana, dua terdakwa lainnya yakni Rabiatul Adawiyah dan Hairunisa yang berperan sebagai narahubung nasabah juga turut ditolak eksepsinya.
Majelis hakim yang diketuai Irfannoor Hakim menyatakan, keberatan yang diajukan penasihat hukum para terdakwa telah memasuki pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam persidangan.
Selain itu, hakim menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta memenuhi syarat formil untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara.
“Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa M. Madiyana Gandawijaya dan terdakwa Rabiatul Adawiyah serta Hairunisa tidak dapat diterima,” ujar Irfannoor saat membacakan putusan sela.
Majelis hakim selanjutnya memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,7 miliar tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (4/3/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: LHAPKKN-02/0.3.7/Hjw/08/2025 tertanggal 4 Agustus 2025, total kerugian negara mencapai sekitar Rp4,7 miliar. Rinciannya, Madiyana dibebankan Rp2,1 miliar, Hairunisa Rp1,2 miliar, dan Rabiatul Adawiyah Rp1,4 miliar.
Jaksa menyebut kerugian tersebut timbul akibat dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit pada periode 2021-2023. Terdakwa Madiyana diduga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan, memberikan data permohonan kredit yang tidak sesuai fakta, serta melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga memperkaya pihak lain dan merugikan keuangan negara.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal alternatif Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Editor : Tim Redaksi
