Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si
(Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia)
Ambo Sakka adalah nama yang nyaris tak tercatat dalam arsip negara. Namun, hidupnya justru menjadi arsip paling jujur tentang bagaimana republik memperlakukan warganya di tapal batas. Ia seorang kakek tua yang menua bersama debu jalan setapak, hutan yang kian menipis, dan harapan yang sering datang sebentar lalu pergi. Di wajahnya, garis-garis usia membentuk peta ketimpangan.
Tapal batas antara negeri jiran dan “Konoha” bukan sekadar garis imajiner di peta. Ia adalah ruang hidup yang keras dan penuh kompromi. Di sanalah Ambo Sakka bermukim—di antara bendera yang berkibar gagah dan perut yang kerap lapar. Negara hadir dalam seremoni, namun sering absen dalam logistik kehidupan sehari-hari.
“NKRI di dadaku,” demikian slogan yang kerap digaungkan. Namun, bagi Ambo Sakka, NKRI kerap berhenti di dada dan tak pernah turun ke perut. Nasionalisme tanpa nasi adalah jargon kosong yang tak mengenyangkan.
Ironisnya, Mahathir Mohammad justru lebih terasa di perut Ambo Sakka. Harga barang di negeri jiran lebih terjangkau, akses pasar lebih dekat, dan layanan dasar terasa lebih manusiawi. Ini bukan soal ideologi atau politik identitas, melainkan soal bertahan hidup.
Di tapal batas, pilihan hidup jarang bersifat moralistis. Bukan antara benar dan salah, melainkan antara hidup dan mati. Ketika negara gagal menyediakan, warga akan mencari cara agar tetap bertahan. Ambo Sakka bukan pengkhianat; ia adalah korban dari negara yang datang terlambat.
Runtuhnya Retorika di Tapal Batas
Kita kerap berdebat tentang kedaulatan, tetapi lupa bahwa kedaulatan sejati bermula dari piring makan warga. Tanpa keadilan distribusi, kedaulatan berubah menjadi retorika. Di tapal batas, retorika mudah runtuh oleh rasa lapar.
Ambo Sakka hidup dari kerja serabutan, mengandalkan alam yang kian pelit. Hasil hutan tak lagi menjanjikan, sementara akses bantuan kerap tersendat oleh birokrasi. Negara terasa sangat jauh, padahal secara administratif hanya selembar peta.
Infrastruktur menjadi simbol paling telanjang dari ketimpangan. Jalan rusak, listrik tak stabil, sinyal tersendat—semuanya menandai wilayah yang diperlakukan sebagai pinggiran. Padahal, di sanalah seharusnya wajah depan republik ditampilkan.
Ketika aparat datang, pendekatannya sering kali pengawasan, bukan pelayanan. Warga diperlakukan sebagai objek kecurigaan, bukan subjek hak. Ambo Sakka belajar menunduk agar hidupnya tak semakin sulit.
Tapal batas seharusnya menjadi beranda negara, bukan halaman belakang. Namun, kebijakan pusat kerap memandangnya dari kejauhan—dalam bentuk angka, tabel, dan laporan—tanpa empati. Di antara tabel-tabel itu, nama Ambo Sakka tak pernah tercantum.
Nasionalisme yang tumbuh dari perut kenyang berbeda dengan nasionalisme yang dipaksakan dari dada yang lapar. Yang pertama kokoh, yang kedua rapuh. Negara perlu memahami perbedaan ini jika tak ingin kehilangan makna kebangsaan.
Mahathir Mohammad di sini hanyalah metafora. Bukan figur yang dirindukan, melainkan sistem kebijakan yang memastikan rakyat kecil bisa makan. Pada titik ini, perbandingan menjadi cermin yang memalukan.
Negara kerap menyalahkan warga tapal batas karena dianggap “berpaling”. Padahal yang berpaling lebih dulu adalah kebijakan yang tak menyentuh akar masalah. Kesetiaan tak bisa dipaksa; ia tumbuh dari rasa dilindungi.
Ambo Sakka menua tanpa jaminan hari tua. Program bantuan datang musiman, tanpa keberlanjutan. Ketidakpastian menjadi rutinitas yang dinormalisasi.
Akhir dari Romantisasi Penderitaan
Sudah saatnya kita mengakhiri romantisasi penderitaan. Kisah heroik tapal batas sering dipajang, namun kebijakan struktural tak kunjung berubah. Penderitaan bukan panggung; ia alarm yang terlalu lama diabaikan.
Keadilan spasial harus menjadi arus utama pembangunan. Tanpa itu, tapal batas akan terus menjadi ruang abu-abu—tempat negara hadir setengah hati. Ambo Sakka tak butuh pidato; ia butuh kepastian.
Reformasi tata kelola perbatasan adalah kebutuhan mendesak. Integrasi layanan, subsidi logistik, dan pembukaan akses pasar merupakan langkah nyata. Negara harus hadir sebagai penopang, bukan sekadar penonton.
Menguatkan ekonomi lokal berarti memulihkan martabat warga. Ketika warga berdaya, nasionalisme menemukan fondasinya. Perut kenyang melahirkan dada yang tegap.
Kisah Ambo Sakka adalah teguran keras bagi kita semua. Republik diuji bukan di pusat kekuasaan, melainkan di pinggiran yang sunyi. Di sanalah janji kemerdekaan seharusnya dibuktikan.
Jika NKRI ingin benar-benar bersemayam di dada, pastikan ia juga sampai ke perut. Biarkan Ambo Sakka menua dengan tenang, tanpa perbandingan yang menyakitkan. Sebab negara yang adil tak pernah memaksa warganya memilih antara bendera dan nasi.
Editor: Rizki
