lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin, dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Gubernur H Muhidin, menyatakan bahwa Pemprov Kalsel siap mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar gubernur yang hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalsel hadir bersama 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para kepala daerah mengikuti sambutan dan arahan Menteri Dalam Negeri RI yang disampaikan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, terkait pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial.
Kegiatan sosialisasi ini juga diawali dengan arahan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Panjaitan. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
Selanjutnya, sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan pemaparan strategis, antara lain mengenai urgensi digitalisasi bantuan sosial, transformasi tata kelola bansos, integrasi Satu Data Indonesia, penguatan sistem pertukaran data dan infrastruktur digital, serta peran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam mewujudkan data penerima bantuan sosial yang akurat.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan rancangan piloting digitalisasi bantuan sosial secara menyeluruh (end to end), termasuk peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung implementasinya di daerah masing-masing.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kalsel berharap dapat memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bantuan sosial, sekaligus mendorong sinergi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Sumber : Rin/Adpim Kalsel
Editor : Tim Redaksi
