oleh: Tody A. Prabu, S.H
Sekretaris JMSI Pengda Jawa Barat
Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul
Stabilitas ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya merumuskan kebijakan yang menjaga kepercayaan pasar, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Dalam sejarah Indonesia, setiap presiden membawa pendekatan ekonomi yang berbeda, mulai dari apa yang sering disebut sebagai Soehartonomic, Gusdurnomic, Megawatinomic, SBYnomic, hingga Jokowinomic.
Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, publik menanti arah kebijakan ekonomi baru yang dapat disebut sebagai Prabowonomic—sebuah pendekatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi nasional sekaligus dinamika geopolitik global.
Habibienomic: Pelajaran dari Masa Transisi
Salah satu referensi penting dalam sejarah ekonomi Indonesia adalah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Meski hanya memimpin sekitar 1 tahun 5 bulan (1998–1999), Habibie berhasil menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia pascakrisis moneter.
Pada awal pemerintahannya, nilai tukar rupiah sempat berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS. Dalam waktu relatif singkat, rupiah menguat hingga sekitar Rp7.300 per dolar AS. Selain stabilisasi ekonomi, Habibie juga mengambil sejumlah langkah reformasi penting yang memulihkan kepercayaan publik dan pasar internasional.
Beberapa kebijakan strategis pada masa itu antara lain:
- Independensi Bank Indonesia, melalui pemisahan BI dari kendali langsung pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter.
- Kebebasan pers, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
- Reformasi politik dan pemilu demokratis, yang memungkinkan partisipasi 48 partai dalam Pemilu 1999.
- Otonomi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk meredam potensi disintegrasi nasional.
- Pembentukan Komnas Perempuan, sebagai respons terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan pasca kerusuhan 1998.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik dan reformasi institusi menjadi fondasi penting bagi pemulihan ekonomi.
Politik dan Ekonomi yang Tidak Terpisahkan
Pengalaman masa reformasi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik. Konsep pembangunan yang populer pada masa Orde Baru, yaitu Trilogi Pembangunan, menitikberatkan pada:
- Stabilitas nasional
- Pertumbuhan ekonomi
- Pemerataan pembangunan
Dalam konteks demokrasi modern, konsep tersebut kemudian berkembang menjadi gagasan Caturlogi Pembangunan, dengan menambahkan unsur partisipasi publik dan demokrasi sebagai faktor penting dalam pembangunan nasional.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran ilmuwan politik Lucian W. Pye yang menekankan bahwa pembangunan politik—termasuk demokrasi, administrasi yang kuat, dan partisipasi masyarakat—merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Prabowonomic dan Arah Ekonomi Baru
Konsep Prabowonomic dapat dipahami sebagai pendekatan ekonomi yang menekankan peran negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat, dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Beberapa prinsip utama yang sering dikaitkan dengan arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi tinggi (sekitar 5–8 persen)
- Kemandirian pangan dan energi
- Pemerataan kesejahteraan
- Peran negara yang kuat dalam mengelola sumber daya strategis
Pendekatan ini juga merujuk pada semangat ekonomi Pancasila, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, agenda pemberantasan korupsi, penyelundupan, dan praktik ekonomi ilegal juga menjadi faktor penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Tantangan Geopolitik dan Energi
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi stabilitas energi dunia, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi nasional.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
Jangka pendek
- Diversifikasi sumber impor energi agar tidak bergantung pada satu kawasan.
- Memperkuat cadangan strategis energi nasional.
Jangka menengah
- Revitalisasi dan pembangunan kilang minyak dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
Jangka panjang
- Pengembangan energi terbarukan serta riset teknologi energi berbasis sumber daya domestik.
Upaya ini penting karena stabilitas harga energi sangat berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Menuju Paradigma Baru
Perubahan global yang cepat menuntut negara-negara untuk menyesuaikan strategi pembangunan mereka. Filsuf sains Thomas Kuhn menyebut perubahan besar dalam cara berpikir ini sebagai pergeseran paradigma—ketika krisis memunculkan pendekatan baru yang lebih relevan dengan realitas zaman.
Dalam konteks Indonesia, paradigma baru pembangunan harus tetap berpijak pada prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Kombinasi antara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi publik menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pada akhirnya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh konsep atau narasi, tetapi oleh konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Indonesia juga perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, agar mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang di tengah perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks.
Editor: Rizki
