Board of Peace Menguji Batas Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif.
Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
Retorika diplomasi untuk strategi geopolitik internasional yang sering disampaikan Prabowo Subianto. Kini, di Davos, Swiss, 22 Januari 2026, filosofi itu mendapat ujiannya ketika ia menandatangani piagam Board of Peace (BoP) bersama Donald Trump.
Perdamaian Dunia digengaman Pria Tangguh.
Penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) bukanlah seremoni biasa. Kehadiran Prabowo (Presiden Republik Indonesia) bersama Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) dan Viktor Orban (Perdana Menteri Hongaria) mengirimkan pesan yang jauh melampaui diplomasi simbolik.
Board of Peace (BoP) adalah platform kekuasaan alternatif, dibangun di luar tatanan internasional lama. Trump terlihat tidak menyukai institusi. Ia menyukai hubungan personal. Ia menghargai loyalitas simbolik. Dan Prabowo memahami logika ini.
Trump, yang dikenal anti-institusi multilateral tradisional, justru membangun institusi paralel dengan dirinya sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto absolut, sebagaimana rincian dalam draf piagam 11 halaman.
Keputusan Indonesia untuk bergabung tidak dapat dibaca sebagai ketundukan. Ia lebih tepat dibaca sebagai kesadaran taktik geopolitik. Yang berangkat dari realitas bahwa multilateralisme sedang melemah. Dunia bergerak ke arah multipolar yang keras dan transaksional.
Sebagian besar sekutu Barat menolak bergabung. Inggris, Prancis, Jerman, dan Norwegia absen dari upacara penandatanganan. Mereka khawatir Board of Peace (BoP) akan menggerogoti legitimasi PBB. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan mengkritik keras struktur piagam yang melampaui kerangka Gaza dan menimbulkan pertanyaan serius tentang prinsip dan struktur PBB. Trump merespons dengan ancaman tarif 200% untuk anggur dan sampanye Prancis. Pola ini terlihat jelas loyalitas dihargai, kritik dihukum.
Dari Bebas Aktif menuju Bebas Manuver.
Politik Bebas Aktif lahir di era bipolar Perang Dingin. Esensinya adalah Indonesia menjaga kedaulatannya dengan tidak terikat secara permanen pada blok mana pun. Di dunia multipolar hari ini, di mana multilateralisme tradisional melemah dan kekuatan tersebar, Prabowo tampaknya membaca peta dengan cara berbeda. Musuh tidak lagi hanya dua blok raksasa, tapi ketidakpastian dan tekanan dari berbagai arah.
Prabowo tidak meninggalkan Politik Bebas Aktif, tapi menterjemahkan ulang untuk era post-multilateral. Politik Bebas Manuver berarti bergerak di antara semua kekuatan. Bergabung tanpa mengikat. Mendekat tanpa menunduk. dan Hadir tanpa terlarut.
Bergabung dengan Board of Peace (BoP) adalah manuver Prabowo dalam membaca peta geopolitik. Dalam kerangka ini, Board of Peace (BoP) bukan tujuan. Ia adalah alat. Indonesia ingin tercatat sebagai mitra, bukan objek tekanan dikemudian hari. Ini semacam asuransi politik awal. Prabowo mengirim sinyal ke Barat bahwa Indonesia bisa diajak bicara dengan “bahasa mereka”.
Indonesia tidak lagi sekadar tidak memihak, tetapi aktif berpindah dari satu titik kekuatan ke titik lainnya demi kepentingan nasional. Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) adalah bukti nyata dari kelincahan tersebut.
Kepentingan Nasional di Balik Keputusan Strategis.
Ada kalkulasi keamanan nasional yang strategis di balik keputusan Prabowo. Melalui Board of Peace (BoP), Indonesia kemungkinan mengincar stabilitas di Laut Natuna Utara dengan cara mengunci komitmen AS melalui jalur diplomasi personal yang disukai Trump. Dalam spekulasi geopolitik, tujuan AS adalah mendorong Indonesia secara implisit menolak klaim China di Laut China Selatan; sebuah tujuan yang sejalan dengan kepentingan Indonesia tanpa harus menyatakannya secara eksplisit.
Prabowo juga menghitung bahwa dunia telah berubah menjadi multipolar dengan cepat. Arsitektur keamanan global pasca-1945 sedang ditantang dari berbagai arah. Dalam situasi ini, negara menengah seperti Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan satu institusi atau satu hubungan bilateral. Mereka harus membangun jaring pengaman di berbagai platform sekaligus. Board of Peace (BoP) adalah salah satu jaring itu; bukan satu-satunya, tapi cukup penting untuk tidak diabaikan.
Keputusan ini juga memperkuat citra Prabowo sebagai tokoh tangguh global yang rasional. Prabowo memposisikan diri sebagai realis geopolitik yang pragmatis. Ia berteman dengan semua; Barat, Timur, Utara, Selatan selama menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Dalam pidatonya di Davos, ia menegaskan Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan. Kami ingin menjadi teman bagi semua, musuh bagi tidak ada satu pun.
Mendayung diantara Dua Tatanan.
Politik Bebas Manuver yang saat ini Indonesia perankan menempatkan negara kita di posisi yang sangat menantang. Indonesia sekarang mendayung diantara dua tatanan yang bersaing. Tatanan Lama: PBB, ASEAN Centrality, hukum internasional berbasis aturan. Dengan Tatanan Paralel: Board of Peace (BoP), aliansi minilateral yang dipimpin AS, dan struktur kekuasaan yang berbasis hubungan personal.
Ketika kedua tatanan ini berbenturan, misalnya dalam sengketa di Laut China Selatan. Di forum mana Indonesia akan berdiri? Jika kita memilih PBB dan mekanisme ASEAN, kita tetap diterima dan disegani oleh komunitas internasional yang lebih luas, termasuk China. Jika kita memilih Board of Peace (BoP), kita sangat diterima oleh Trump dan lingkar dalamnya.
Pilihan apa pun bisa menguntungkan Indonesia yang sedang dimainkan oleh Prabowo dengan cerdas. Inilah esensi Politik Bebas Manuver, tidak terikat pada satu platform, tapi memanfaatkan semua platform untuk kepentingan nasional. Namun, ini juga berarti Indonesia harus terus-menerus menyeimbangkan, bernegosiasi, dan menavigasi kontradiksi, sebuah tarian diplomatik yang menguras energi dan berisiko tinggi.
Saya memahami logika strategis di balik keputusan Presiden Prabowo, tetapi saya juga memperingatkan risiko jangka panjangnya. Indonesia harus tetap menjadi pemimpin Global South dan demokrasi besar dengan basis sosial yang kuat. Kita tidak boleh terserap ke dalam orbit kekuasaan personal; apakah itu Trump, Putin, atau Xi Jinping. Politik Bebas Manuver harus dijalankan dengan prinsip yang jelas: kepentingan nasional, nilai-nilai demokratis, dan solidaritas dengan negara-negara berkembang.
Seribu kawan memang terlalu sedikit. Satu musuh memang terlalu banyak. Tapi di antara kawan dan musuh, ada prinsip yang tidak boleh dikompromikan: kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan. Inilah ujian sesungguhnya bagi Politik Bebas Aktif di era Kepemimpinan Prabowo.
Penulis: Bobby Ciputra (Ketua AMSI – Angkatan Muda Sosialis Indonesia)
Editor: CAN
