Ia juga menyoroti undangan Musorkot yang disebut ditandatangani oleh ketua dengan masa jabatan yang telah berakhir. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan legalitas.
“Seharusnya ditandatangani oleh panitia yang telah dibentuk. Kami menilai ini cacat secara administrasi dan menyatakan keberatan apabila Musorkot tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan kehadiran pihaknya dalam forum tersebut merupakan mandat organisasi, bukan untuk mendukung calon tertentu.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk mendukung calon tunggal,” katanya.
Sejumlah cabor juga meminta agar pelaksanaan Musorkot ditunda dan diambil alih oleh KONI Provinsi. Ketegangan yang tidak mereda akhirnya membuat sejumlah peserta memilih walk out sebagai bentuk protes terhadap jalannya Musorkot KONI Banjarbaru.
Sumber: AA
Editor: Tim Redaksi
