lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memulai langkah besar dalam transisi energi nasional dengan menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik secara bertahap.
Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Kamis (5/3/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan implementasi energi bersih dan terbarukan di Indonesia.
Menurut Bahlil, pemerintah bahkan telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan transisi energi yang dipimpin langsung olehnya untuk mengeksekusi berbagai program strategis, termasuk konversi sepeda motor listrik.
“Satgas ini bertugas menerjemahkan arahan Bapak Presiden agar program transisi energi dapat berjalan cepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan konversi puluhan juta sepeda motor berbahan bakar bensin tersebut dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Namun, Presiden Prabowo disebut mendorong agar proses tersebut dapat direalisasikan lebih cepat jika memungkinkan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan implementasinya dilakukan segera. Maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” kata Bahlil.
Selain mempercepat transisi energi, kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan beban anggaran negara. Penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan efisiensi energi dalam jangka panjang.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait biaya konversi yang dinilai mahal, Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat harga komponen konversi kini semakin terjangkau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Saat ini, biaya konversi sepeda motor listrik diperkirakan berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp6 juta per unit.
Pemerintah pun tengah menyiapkan skema subsidi agar biaya tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.
Selain fokus pada kendaraan listrik, Satgas transisi energi juga mendapat mandat untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai wilayah.
Bahlil menyebutkan pemerintah menargetkan pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt, termasuk untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekolah, desa, serta wilayah terpencil.
“Di dalamnya termasuk target 100 gigawatt untuk PLTS dan pengembangan energi baru terbarukan lainnya,” ujar Bahlil.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS guna mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi sekaligus memperluas akses layanan listrik hingga ke daerah yang sulit dijangkau.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap transisi menuju energi bersih dapat berjalan lebih cepat sekaligus mendukung efisiensi subsidi energi nasional.
