lenterakalimantan.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) terus mendorong peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan mengupayakan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui program Local Service Delivery Project (LSDP) periode 2026-2030.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi yang dipimpin langsung Bupati Batola, H Bahrul Ilmi bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (5/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mengapresiasi keseriusan Pemkab Batola dalam mempersiapkan diri mengikuti program tersebut.
Ia menyebut Bahrul Ilmi sebagai kepala daerah pertama yang datang langsung untuk memperoleh informasi terkait peluang dukungan pendanaan pengelolaan sampah dari Bank Dunia.
Selain itu, Iwan juga memaparkan berbagai kebijakan serta tantangan pengelolaan sampah secara nasional yang menjadi bagian dari implementasi program LSDP 2026-2030.
Beberapa persiapan yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain penyediaan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan feasibility study, penyiapan nota kesepahaman dengan offtaker, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta dukungan komitmen dari kepala daerah dan DPRD.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batola Selamat Riyanto menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam pembenahan sektor persampahan.
Menurutnya, salah satu program yang tengah disiapkan adalah pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tambing Rimbah yang telah ditetapkan sebagai program strategis daerah.
Audiensi tersebut juga dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Batola, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala BPKAD, Kepala BPPRD, serta Tim Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.
Bupati Bahrul Ilmi menegaskan dukungan program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan alokasi anggaran pengelolaan sampah di daerah.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batola, Abdi Maulana mengatakan pemerintah daerah saat ini terus menyiapkan berbagai persyaratan untuk dapat mengikuti program LSDP.
“Melalui langkah ini, kami berharap sistem pengelolaan sampah di Barito Kuala dapat berkembang lebih modern dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi kualitas lingkungan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sumber: dan/teladankalimantan
Editor: Tim Redaksi
