lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (25/3/2026).
Laporan disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel.
Dalam paparannya, Syarifuddin menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif.
Pada sektor pembangunan sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel meningkat menjadi 76,10 pada 2025, dibandingkan 75,19 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Di bidang penanggulangan kemiskinan, persentase penduduk miskin menurun dari 4,1 persen pada 2024 menjadi 3,82 persen pada 2025. Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,16 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel pada 2025 mencapai 5,22 persen, meningkat dibandingkan 5,06 persen pada 2024, sekaligus melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini rasio juga menurun dari 0,302 pada 2024 menjadi 0,287 pada 2025. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan berada pada kategori rendah.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi nonpertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah untuk melangkah lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, realisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara umum berjalan dengan baik.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, serta dihadiri 32 anggota dewan, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, BUMD, dan kepala SKPD.
Ketua DPRD Kalsel menyatakan, laporan LKPj tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (pansus) sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi.
Empat pansus tersebut meliputi bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat.
“Siang ini juga akan dilakukan rapat penunjukan ketua pansus,” ujar Supian HK.
Rapat ditutup dengan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah antara pimpinan DPRD, Sekdaprov, dan seluruh peserta rapat.
Editor: Tim Redaksi
