lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Konvergensi dan Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Kota Banjarmasin”, berlangsung di Hotel Harper Banjarmasin, Kamis (12/3/2026).
Pra Musrenbang Tematik Stunting ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka stunting. Melalui forum tersebut, berbagai program dan strategi dibahas untuk memastikan intervensi yang lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan.
Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, yang diwakili Sekretaris Daerah, Ikhsan Budiman, menilai bahwa Pra Musrenbang Tematik Stunting merupakan forum strategis untuk melakukan refleksi sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan.
“Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Pra Musrenbang Tematik Stunting Kota Banjarmasin Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan forum penting bagi kita semua untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus menyusun langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin,” ucapnya di sela membuka kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kolektif dalam percepatan penurunan stunting. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah agar program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Ikhsan menjelaskan, berdasarkan hasil monev pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2025, berbagai kegiatan pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Penyerapan anggaran, pelaksanaan rapat koordinasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas SDM operator, hingga pelaporan melalui web konvergensi telah dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah hingga masing-masing wilayah.
Namun demikian, Ikhsan menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kualitas pelaporan dan koordinasi lintas sektor.
“Pelaporan masih sering dipandang sebagai sekedar kewajiban administratif, bukan sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja. Hal ini terlihat dari masih adanya keterlambatan input data, ketidaksesuaian indikator, serta data yang belum sepenuhnya lengkap dan berbasis pada capaian outcome,” jelasnya.
