lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Aktivis pemuda Kalimantan Timur, Muh Idhil, menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam sebuah dialog publik viral di media sosial melalui kanal PesonaKaltim.id.
Dalam kegiatan bertajuk Dialog Kawal Kaltim yang digelar di Klinik Kopi Juanda, Samarinda, Jumat (17/4/2026), Muh Idhil menyoroti pentingnya menjaga objektivitas dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Pada forum tersebut, Idhil menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah memiliki sisi positif yang perlu diapresiasi, salah satunya program pendidikan yang dinilai berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia.
Ia menyebut, keberanian pemerintah daerah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan, termasuk program yang menyasar mahasiswa, menjadi langkah strategis di tengah posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan, maka kita akan tertinggal dengan daerah lain,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Selain itu, Idhil juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap aspek moralitas di tengah masyarakat, termasuk peran rumah ibadah yang menurutnya selama ini kurang tersentuh kebijakan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kinerja pemerintah tetap perlu dievaluasi dan dikawal. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak berujung pada narasi yang tidak berdasar, seperti seruan untuk melengserkan kepala daerah tanpa kajian yang jelas.
“Kritik itu perlu, evaluasi itu penting. Tapi jangan tiba-tiba muncul isu melengserkan tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Video pernyataan tersebut pun memicu beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah komentar yang muncul di akun PesonaKaltim.id cenderung memberikan dukungan terhadap pandangan tersebut.
Salah satu akun, rehan458675, menilai masyarakat perlu memberikan waktu kepada kepala daerah untuk bekerja dan menyelesaikan program pembangunan.
“Tidak ada manusia yang sempurna. Kita berikan waktu untuk beliau menyelesaikan tugasnya,” tulisnya.
Komentar serupa juga disampaikan akun lainnya yang menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara proporsional tanpa terprovokasi isu yang belum tentu benar.
Fenomena ini mencerminkan dinamika ruang publik di media sosial yang kian aktif dalam merespons isu-isu pemerintahan, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya literasi informasi dan diskursus berbasis data dalam menyikapi kebijakan publik.
