lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan sinergi bersama insan pers. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan para jurnalis di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/4/2026).
Pertemuan yang dihadiri jajaran kepala perangkat daerah tersebut menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan perwakilan media dari berbagai platform di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan bahwa pers memiliki peran vital sebagai pilar demokrasi, tidak hanya dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta menghadirkan transparansi informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menyebut, media berperan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait berbagai program pemerintah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra yang kritis sekaligus konstruktif.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis mengangkat berbagai isu aktual di tengah masyarakat, di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal serta perlunya percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Insan pers juga mendorong pemerintah agar memberikan kepastian legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat, sehingga dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, gubernur mengapresiasi masukanm dari media dan memastikan berbagai persoalan yang berkembang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Terima kasih atas masukan, kritik, dan pemberitaan positif dari rekan-rekan media. Semua isu yang berkembang terus kami cermati, termasuk sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan tepat sasaran bagi penerima manfaat.
“Harapan kami, program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan kebijakan gubernur,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media.
Ia menilai, sinergi yang kuat antara kedua pihak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Muhammad Tamyiz
