lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan inovatif.
Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.
Agenda utama pertemuan ini adalah mematangkan konsep pembiayaan yang dinilai mampu membuka akses permodalan yang lebih luas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
Dalam arahannya, Darliansjah menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih membayangi pelaku UMKM di daerah, mulai dari rendahnya akses terhadap kredit formal, tingginya biaya dana, hingga masih banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria perbankan akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pencatatan keuangan.
“Intervensi tidak cukup hanya melalui subsidi bunga. Harus ada pendekatan terintegrasi, mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebagai solusi, Skema Kredit UMKM HAGUET dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjamin.
Program ini mengusung konsep subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), yang memungkinkan pelaku UMKM mengakses kredit tanpa beban bunga.
Dalam skema tersebut, suku bunga kredit sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, masing-masing 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank. Dengan demikian, pelaku usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman.
Program ini menargetkan sekitar 3.000 pelaku UMKM di berbagai sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, olahan UMKM, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa. Setiap pelaku usaha berpeluang memperoleh pembiayaan hingga Rp50 juta.
Tak hanya pembiayaan, program HAGUET juga diperkuat dengan skema penjaminan kredit hingga 70 persen serta pendampingan usaha yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap pra hingga pasca penyaluran kredit.
Pemprov Kalteng juga menyiapkan inovasi kebijakan berbasis digital melalui dashboard monitoring. Sistem ini akan digunakan untuk memantau penyaluran kredit, kinerja usaha, hingga potensi risiko kredit macet secara real time.
Secara ekonomi, implementasi program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp225 miliar, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 6.000 hingga 9.000 tenaga kerja.
Ke depan, Pemprov Kalteng tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis lanjutan, mulai dari penyusunan regulasi berupa Peraturan Gubernur, penguatan kerja sama dengan perbankan dan lembaga penjamin, hingga penyempurnaan mekanisme penyaluran dan pendampingan.
Melalui Skema Kredit UMKM HAGUET, pemerintah berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong UMKM di Kalimantan Tengah naik kelas dan lebih kompetitif di pasar.
Editor: Muhammad Tamyiz
