lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran biosolar subsidi di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan mulai mendapat perhatian serius. Menyusul aksi unjuk rasa ratusan sopir truk di depan Kantor Gubernur Kalsel, Satgas BBM Kalsel langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, Kamis (14/5/2026).
Sidak dilakukan tim gabungan yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI, dan Polda Kalsel. Sedikitnya tujuh SPBU di wilayah Banjarbaru, Gambut, Kabupaten Banjar hingga Basirih, Kota Banjarmasin menjadi sasaran pengawasan.
Lima SPBU AKR dan dua SPBU Pertamina dipantau karena kerap menjadi titik antrean kendaraan angkutan barang untuk pengisian biosolar subsidi.
Dalam sidak tersebut, tim tidak hanya memeriksa administrasi distribusi BBM, tetapi juga memantau langsung mekanisme penyaluran solar subsidi kepada para sopir truk di lapangan.
Sejumlah sopir yang ditemui mengaku masih menemukan dugaan praktik pungutan tambahan agar kendaraan mereka dapat lebih cepat memperoleh giliran pengisian.
“Kalau tidak kasih uang tambahan, kadang antreannya diperlama,” ujar seorang sopir yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi biosolar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Hari ini kami bersama tim Satgas yang terdiri dari unsur TNI, kepolisian, Sekretariat Daerah, ESDM dan Dinas Perdagangan melakukan sidak di beberapa SPBU. Kami ingin memastikan ketersediaan biosolar aman dan distribusinya merata,” ujarnya saat melakukan pemantauan.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi korban penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kami sudah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola SPBU agar pengelolaan BBM tidak melanggar aturan. Karena sanksinya berat dan kegiatan pengawasan ini akan dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Ariadi, pengawasan nantinya tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga melalui inspeksi tertutup untuk memantau potensi pelanggaran di lapangan.
Selain dugaan pungli, Satgas juga menyoroti kemungkinan adanya permainan barcode serta aktivitas kendaraan pelangsir yang memanfaatkan celah sistem untuk melakukan pembelian biosolar subsidi berulang kali.
Pengawasan intelijen dan patroli tertutup disebut akan dilakukan secara berkala guna memetakan pola distribusi yang dinilai mencurigakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, H Ahmad Bagiawan, menilai praktik penyelewengan distribusi biosolar subsidi sangat merugikan masyarakat, terutama sopir angkutan logistik.
“Jangan sampai sopir yang bekerja mencari nafkah justru menjadi korban permainan oknum. Solar subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Sidak tersebut menjadi tindak lanjut atas tuntutan para sopir truk se-Kalsel yang sebelumnya meminta pemerintah membentuk Satgas Anti Mafia BBM. Dalam aksi demonstrasi sehari sebelumnya, para sopir menyoroti dugaan keterlibatan pelangsir dan oknum tertentu yang menyebabkan distribusi biosolar subsidi dinilai tidak tepat sasaran.
Editor: Tim Redaksi
