lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, unsur Forkopimda, perwakilan SKK Migas, Pertamina Patra Niaga, BMKG, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam arahannya, Muhidin menegaskan pentingnya pembaruan struktur Satgas Karhutla guna meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau.
Menurutnya, struktur satgas yang ada saat ini sudah cukup lama sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan terkini di lapangan.
“Satgas yang baru nantinya harus menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi dengan curah hujan yang mulai berkurang dan Juli diprediksi menjadi awal musim kemarau di sejumlah wilayah.
Karena itu, gubernur meminta seluruh anggota Satgas Karhutla melakukan pendataan ulang serta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung penanggulangan karhutla.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca panas mulai terjadi di sejumlah daerah.
“Saya minta masyarakat tidak membakar sembarangan. Sampah hasil pembersihan lahan sebaiknya dikubur dan tidak dibakar karena berpotensi menimbulkan titik api yang dapat menyebar,” katanya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi karhutla, rapat turut mengevaluasi kondisi distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Muhidin memastikan pasokan BBM di daerah tersebut masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia meminta pengelola SPBU di kawasan perkotaan mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi ancaman karhutla sekaligus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, Polda Kalsel telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU dan menindak dugaan penimbunan BBM.
“Hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU telah diamankan. Kami juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penimbunan BBM,” ujarnya.
Kapolda menegaskan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan BPH Migas. Saat ini penyaluran Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter per hari, sedangkan Pertalite sekitar 1.872 kiloliter per hari.
Untuk memperkuat pengawasan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina. Satgas tersebut akan melakukan pengawasan lapangan serta patroli siber guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain pemberian sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir untuk mengurangi antrean kendaraan, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan lebih tertib.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra melaporkan terdapat 1.137 titik panas (hotspot) yang terpantau di Kalimantan Selatan. Hingga saat ini tercatat 25 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 41,39 hektare.
Ia juga menyebut Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Sementara itu, BMKG menyampaikan belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun sejumlah daerah diperkirakan mulai mengalami awal musim kemarau dalam waktu dekat.
BMKG juga menjelaskan kondisi iklim tahun 2026 dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Meski demikian, tingkat kekeringan diprediksi tidak seberat beberapa tahun sebelumnya dan musim kemarau diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan ke depan.
Editor: Tim Redaksi
