lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarinstansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan informasi digital dan media sosial.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel. Forum ini juga menghadirkan sejumlah pakar komunikasi, media, dan hubungan masyarakat dari tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Subhan mengatakan komunikasi publik saat ini memiliki peran strategis dalam menjaga reputasi lembaga sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mengantisipasi berbagai isu yang berkembang di ruang digital melalui langkah yang terukur dan terkoordinasi sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.
“Diperlukan pemahaman, koordinasi, dan sinergi yang kuat untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Pemerintah harus mampu memetakan arah komunikasi sehingga kebijakan dapat disampaikan melalui ruang dialog yang terbuka dan efektif,” ujarnya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik saat ini semakin kompleks seiring cepatnya penyebaran informasi, termasuk disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, pengelolaan isu tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi lintas sektor.
“Media massa tetap menjadi sumber informasi yang kredibel, sementara media sosial merupakan ruang diskusi publik yang dinamis. Keduanya perlu dikelola secara bijak untuk mendukung komunikasi pemerintah yang efektif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa Public Communication Summit 2026 menjadi sarana memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Muslim mengungkapkan terdapat lima sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, yakni peningkatan pemahaman strategi komunikasi publik di era digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, penyamaan arah kebijakan melalui implementasi narasi tunggal pemerintah, pembangunan sinergi dalam pengelolaan isu, serta penguatan komitmen bersama untuk menjaga reputasi institusi.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan narasi tunggal pemerintah, baik melalui media massa, platform digital, maupun respons terhadap berbagai dinamika informasi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama dalam pengelolaan isu di era digital yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.
Melalui Public Communication Summit 2026, Pemprov Kalsel berharap lahir berbagai rekomendasi strategis terkait pola koordinasi dan penguatan kapasitas komunikasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
