lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut, sekaligus menunjukkan konsistensi Pemprov Kalteng dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus efektivitas pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran ke depan akan terus diarahkan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
“Tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Staf Ahli BPK RI, Slamet Kurniawan, juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan.
Dengan capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut, Pemprov Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Editor: Rizki
