lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar tidak berpuas diri meski telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejumlah catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta rendahnya realisasi pendapatan daerah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa capaian opini WTP tidak serta-merta mencerminkan seluruh aspek tata kelola pemerintahan telah berjalan sempurna.
“Walaupun kita memperoleh opini WTP, tetap ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD sebagai lembaga pengawas berkewajiban melakukan koreksi, pengawasan, dan mendorong perbaikan ke depan,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, LKPJ menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya.
Ia menekankan, sejumlah sektor dasar masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perhubungan.
“Kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas utama yang dipenuhi,” katanya.
Ansyari juga menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya jalan rusak di sejumlah wilayah, yang masih menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, persoalan ketenagakerjaan dan kemiskinan dinilai saling berkaitan dan perlu penanganan terpadu.
“Ketika angka pengangguran meningkat dan peluang kerja berkurang, maka potensi meningkatnya angka kemiskinan juga harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Realisasi Pendapatan Daerah Masih Rendah
Di sisi lain, DPRD turut menyoroti capaian pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru terealisasi sekitar 32 persen. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.
“Harapan kita pada November nanti realisasi pendapatan bisa mencapai 100 persen. Jika target pendapatan tidak tercapai, maka pelaksanaan program pembangunan juga akan terdampak,” tegasnya.
Untuk mendalami penyebab rendahnya realisasi tersebut, DPRD berencana kembali memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Ansyari menegaskan, DPRD ingin memastikan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pendapatan.
“Kalau memang ada kendala, maka harus dicari solusi bersama. Karena apabila realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar 80 persen, maka pelaksanaan pembangunan juga berpotensi tidak berjalan maksimal,” pungkasnya.
Editor: Rizki
