lenterakalimantan.com, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mempercepat upaya penanganan stunting melalui pembenahan kualitas pelaporan dan integrasi data intervensi.
Langkah ini dilakukan menyusul masih rendahnya progres penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Untuk mengejar ketertinggalan, Pemkab Balangan menggelar evaluasi dan pendampingan akselerasi data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, Paringin Selatan, Kamis (23/7/2026).
Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Balangan, Agus Minawati, mengungkapkan bahwa performa penurunan stunting di daerahnya saat ini masih belum signifikan.
“Penurunan stunting di Kabupaten Balangan belum terlalu signifikan, kami masih berada di posisi tiga terendah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan serta diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, pihak kecamatan, hingga unit puskesmas se-Kabupaten Balangan.
Fokus utama kegiatan adalah menyamakan pemahaman terkait skema baru penginputan data pada aplikasi Web Aksi Bangda.
Penyederhanaan Aksi Konvergensi
Narasumber dari Bappeda Provinsi Kalsel, Agnes Margaretha, menjelaskan bahwa terdapat penyesuaian regulasi pada sistem terbaru tersebut. Aksi konvergensi yang sebelumnya terdiri dari delapan langkah kini disederhanakan menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Selain itu, pada aplikasi terbaru, proses penginputan data juga melibatkan tingkat kecamatan.
“Pada aplikasi terbaru, penginputan data tidak hanya dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan kecamatan,” jelas Agnes.
Secara teknis, terdapat 31 indikator beserta data pendukung yang wajib diisi secara akurat, mencakup jumlah penduduk dan balita, angka prevalensi stunting terkini, hingga ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter dan ahli gizi di tiap wilayah.
Data yang akurat menjadi dasar pemantauan oleh pemerintah pusat sekaligus bahan evaluasi bagi Pemkab Balangan dalam merumuskan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Editor: Rizki
