lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menerima kunjungan Tim Kementerian PPN/Bappenas untuk mengevaluasi program percepatan penurunan stunting di Aula Barakat Martapura, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menyampaikan bahwa penanganan stunting terus menjadi prioritas daerah melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sekitar 15 perangkat daerah.
Upaya tersebut didukung anggaran sekitar Rp150 miliar dari APBD dan Rp50 miliar dari APBN.
Meski sejumlah program mendapat apresiasi, Yudi mengakui masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait kondisi geografis dan budaya masyarakat.
Di beberapa wilayah seperti Kecamatan Aluh-Aluh, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi masih menjadi faktor penyebab tingginya angka stunting. Selain itu, kebutuhan tenaga dokter di daerah terpencil seperti Kecamatan Paramasan juga menjadi perhatian.
Stunting sebagai Dampak Pengaruh Perilaku dan Budaya Masyarakat
Sementara itu, Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV Kementerian PPN/Bappenas, Meitha Ika Pratiwi, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan budaya masyarakat.
Menurutnya, faktor seperti pola asuh, pemenuhan gizi, hingga kebiasaan hidup sehat menjadi penentu utama dalam upaya pencegahan stunting.
“Perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan utama yang harus diatasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperkuat edukasi, termasuk mencegah pernikahan usia anak serta meningkatkan kesadaran gizi keluarga.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Meitha menyebut program tersebut sebagai salah satu intervensi pemerintah. Keberhasilan penurunan stunting tetap bergantung pada peran aktif keluarga dalam menerapkan pola hidup sehat.
Editor: Rizki
