lenterakalimantan.com, PULANG PISAU – DPRD Kabupaten Pulang Pisau membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (3/8/2026).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Dalam rapat itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau, Tony Harisinta, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan para legislator.
“Seluruh pandangan tersebut telah kami dengarkan dan kami cermati secara saksama. Pada prinsipnya, kami sependapat dengan berbagai catatan dan perhatian yang disampaikan oleh seluruh fraksi,” ujar Tony saat membacakan sambutan Bupati Pulang Pisau.
Menanggapi masukan DPRD, Tony menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat legalitas dan pengamanan aset melalui penertiban administrasi, pemenuhan dokumen kepemilikan, serta percepatan sertifikasi aset daerah.
Selain itu, inventarisasi dan pendataan BMD juga akan ditingkatkan dengan membangun sistem informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki data yang jelas sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan.
Tony menegaskan, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dan diamankan, tetapi juga harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tidak boleh ada pengelolaan aset tanpa dasar yang jelas, tidak boleh ada aset yang tidak jelas status dan pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah serta peningkatan kapasitas aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset.
Pemerintah daerah berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan bagi pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih tertib, efektif, serta bertanggung jawab.
