lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,736 triliun untuk belanja daerah. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,386 triliun.
Dengan struktur tersebut, APBD Kalteng 2027 mengalami defisit sekitar Rp350 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Gambaran itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat membacakan Pidato Gubernur terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalteng 2027 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di DPRD Kalteng, Senin (14/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dirangkaikan dengan penyerahan naskah Raperda APBD 2027 dari Pemprov kepada DPRD Kalteng.
Dalam pidatonya, Edy mengatakan penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan prioritas belanja.
“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan perencanaan belanja sesuai prioritas, pengelolaan belanja secara efektif dan efisien, serta fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah daerah juga melakukan rasionalisasi terhadap belanja yang belum menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas output anggaran.
Baca juga: Gubernur Kalteng Dorong Penguatan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Karhutla
Di sisi lain, Pemprov Kalteng tetap mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib serta program prioritas yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi yang berlaku.
Penyusunan APBD 2027 juga mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Secara rinci, pendapatan daerah diproyeksikan Rp5,386 triliun dan belanja daerah Rp5,736 triliun, sehingga terjadi defisit Rp350 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama.
Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan nol, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp350 miliar dan SiLPA juga diproyeksikan Rp350 miliar.
“Selanjutnya, kami berharap Sidang Dewan dapat melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Editor: Rizki
