lenterakalimantan.com, TANJUNG – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menggelar pertemuan strategis dengan para kepala daerah se-Banua Anam dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) di Aula Rumah Jabatan Bupati Tabalong, Sabtu (12/09/2026).
Pertemuan ini diinisiasi untuk membahas tiga isu krusial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mitigasi banjir lintas kabupaten, serta percepatan pembangunan daerah.
Sebagai tuan rumah, Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menyambut baik langkah sinergis yang digagas oleh Gubernur Kalsel tersebut. Ia menyebut di awal pertemuan, para bupati memaparkan kondisi terkini terkait tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur atas perhatiannya terhadap pembangunan daerah, khususnya di kawasan Banua Anam. Kami berharap kolaborasi dan sinergi yang baik ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan ke depannya,”ujarnya.
Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Banua Anam, yang meliputi Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), serta Kabupaten Tapin.
Menanggapi paparan para bupati, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan kabar baik terkait kondisi Karhutla yang saat ini mulai mereda. Ia menyebut curah hujan yang mulai turun sangat membantu proses pemadaman.
“Hari ini kondisinya menurun drastis karena datangnya hujan. Alhamdulillah, ini berkat kita berdoa dan salat Istisqa,” katanya.
Meski intensitas api menurun, H. Muhidin menegaskan bahwa Pemprov Kalsel akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait penanganan kebakaran lahan.
Beralih ke isu penanggulangan banjir lintas kabupaten di HSS, HST, dan HSU, Gubernur menyoroti pentingnya pembangunan sodetan sungai yang saat ini tengah berjalan di HSU. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak reaktif dalam menangani bencana.
“Jangan sampai saat terjadi banjir, baru lakukan koordinasi. Karena itu, untuk daerah di Banua Anam ini kita harus berkolaborasi sejak dini antara kabupaten, provinsi, dan balai wilayah sungai,” jelasnya.
Terkait upaya percepatan pembangunan daerah, H. Muhidin turut memberikan solusi pendanaan. Ia menyarankan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan RI.
“Bisa meminjam di sana dengan jaminan dana kurang salur dari Kementerian Keuangan. Hal ini sangat membantu agar berbagai proyek pembangunan di daerah bisa lebih cepat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Editor: Tim Redaksi
